PT. KBN (Persero) Tandatangani MoU dengan Pemkab Takalar

 

Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) H.M. Sattar Taba bersama Bupati Takalar, Syamsari Kitta menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pengembangan kawasan. Pemerintah Kabupaten Takalar siap menyediakan lahan. PT. KBN (Persero) menjadi pengelola dan mendatangkan investor.

__________________________

Ibarat gayung bersambut, keinginan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengembangkan kawasan industri di Sulawesi Selatan disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Bahkan, Bupati Takalar Syamsari Kitta memberikan tawaran menarik. KBN tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembebasan lahan.

Pemkab Takalar siap menyediakan lahan seluas 350 hektar pada tahap awal. Di tahap selanjutnya, luasan lahan bisa ditambah menjadi 1.000 hektar lebih. Semua urusan pembebasan lahan jadi tanggung jawab Pemkab Takalar. Termasuk soal biaya.

KBN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kawasan industri akan berperan sebagai pengelola dan mendatangkan investor. Nota kesepahaman pun ditandatangani oleh Direktur Utama KBN; H.M. Sattar Taba bersama Bupati Takalar; Syamsari Kitta di Kantor Pusat KBN, Cakung, Jakarta pada Selasa, 29 Januari 2018.

Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Komisaris Utama KBN; Irjen Pol (Purn) Ngadino, Komisaris KBN; Prof Dr Ermaya Suradinata, Direktur Keuangan KBN; Daly Mulyana dan para Kepala Divisi. Dari Pemkab Takalar hadir pimpinan DPRD dan para Kepala Dinas.

Direktur Utama PT. KBN (Persero) H.M. Sattar Taba menjelaskan, MoU dengan Kabupaten Takalar ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of cooperation (MOC) antara KBN dengan CMRA (China Nonferrous Metals Industry Association Recycling Metal Branch).

Para pengusaha China yang tergabung dalam CMRA membutuhkan lahan kawasan industri yang direncanakan untuk manufaktur tembaga, aluminum dan nonferrous metals lainnya dengan konsep green and environmentally friendly. CMRA menyatakan bahwa kawasan industri tersebut akan merupakan kawasan industri nonferrous metals terbesar dan pertama di Asia Tenggara.

Nilai investasi yang akan dibawa oleh CMRA ini sebesar RMB 20 miliar atau sekitar Rp 42,2 trilliun. Lahan yang dibutuhkan seluas 1.000 hektare. Pada akhir Januari ini, KBN mengirimkan tiga alternatif lokasi kepada CMRA, yaitu Sulawesi Selatan (Kabupaten Takalar), Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

”Mudah-mudahan dari tiga lokasi yang kami ajukan ke CMRA, bisa ada yang terpilih. Karena kita juga bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja dan Thailand. Kalau misalnya Kabupaten Takalar yang terpilih, Pak Bupati harus siap-siap kita presentasi ke China,” kata Sattar Taba.

Namun demikian, jika Kabupaten Takalar tidak dipilih oleh CMRA, Sattar Taba yakin kerja sama Takalar dan KBN bisa tetap lanjut. KBN bisa carikan investor lain untuk masuk ke Takalar. Sebab, Bupati menjamin ketersediaan lahan hingga 1.000 hektare lebih. KBN memiliki pengalaman dan jejaring yang luas di bidang pengelolaan kawasan industri.

Bupati Takalar, Syamsari Kitta mengungkapkan kegembiraan bisa menandatangani MoU dengan KBN. Dia menegaskan pihaknya tidak mau bergantung pada CMRA dalam rencana mengembangkan Kawasan industri di Takalar. ”Kalaupun CMRA tidak masuk ke Takalar, tidak masalah. Kerja sama dengan KBN tetap bisa berjalan,” tegasnya.

Syamsari menjelaskan, kerja sama pengembangan kawasan industri dengan KBN merupakan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar, sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Sedangkan PAD hanya sekitar Rp 120 miliar.

”Jadi, 90 persen APBD Kabupaten Takalar bersumber dari Pemerintah Pusat. Ini tidak sehat. PAD harus ditingkatkan supaya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa dikurangi. Kita berharap kalau kerja sama dengan KBN sudah berjalan, PAD Kabupaten Takalar bisa meningkat jadi Rp 250 miliar setahun,” katanya.

Potensi industri yang bisa dikembangkan di Takalar adalah pertanian. Juga kelautan; khususnya lobster dan rumput laut. Namun investor yang mau masuk ke kawasan industri di Takalar juga bisa mengembangkan industri manufaktur.

Sebelumnya, pada Senin 21 Januari 2019, Direksi PT. KBN (Persero) mengunjungi Sulawesi Selatan dalam rangka penjajakan investasi. Rombongan Direksi KBN diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdillah yang berjanji memberikan insentif dan kemudahan perizinan. Gubernur menegaskan, pemerintahannya mendukung masuknya investasi karena akan membuka lapangan pekejaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Tidak hanya bertemu Gubernur, rombongan Direksi KBN ini juga meninjau lahan di Takalar dan Bantaeng yang rencananya akan dijadikan kawasan industri. Di dua daerah itu tersedia lahan ribuan hektar yang siap dibebaskan.

”Silahkan KBN melihat langsung lahannya yang cocok untuk dijadikan kawasan industri di Sulawesi Selatan ini. Kami dari Pemerintah Provinsi akan memberi dukungan," kata Gubernur Nurdin Abdullah.

Direktur Utama PT. KBN (Persero) H.M. Sattar Taba menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur. Sattar menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh investor. Terlebih lagi sudah ada calon investor dari Tiongkok yang ingin menanamkan modal di kawasan industri yang akan dibangun oleh KBN di Sulawesi Selatan.

”Kemudahan perizinan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah merupakan daya tarik tersendiri bagi investor,” kata Sattar Taba. (*)

Berita Lainnya